CAMAT BANCAK

Alamat Kami

KECAMATAN BANCAK

JL. Jendral Sudirman No. 7 Bancak 50772

Telp. 0298 - 6031159

FORKOMPINCAM KECAMATAN BANCAK MELAKUKAN SOSIALISASI PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 Sosialisasi keliling Desa Dengan Rute 

  1. Desa Bancak (Krajan, Sawit, Banaran)
  2. Desa Rejosari (Congol, Dsn.Ngromo, Dsn.Melikan, Dsn.Galangan, Dsn.Banyuripan, Krajan, Ngaglik)
  3. Desa Lembu (Baban, Krajan)
  4. Desa Pucung ( Krajan)
  5. Desa Plumutan (Dsn.Kalisari, Dsn.Karangwuni)
  6. Desa Bantal ( Bantal Legok, Gunung, Gayam)
  7. Desa Jlumpang (Krajan, Kutukan)
  8. Desa Boto ( Dsn.Krasak)
  9. Desa Wonokerto ( Santren, Wonokerto)

 

 

MENGHIMBAU KEPADA MASYARAKAT AGAR MENCEGAH PENYEBARAN

VIRUS CORONA DESSEF 19
dengan cara

HINDARI DAHULU

  1. Pertemuan Kelompok/ bergerombolan/ Reuni
  2. Pertemuan Arisan./ Pesta / Jagongan
  3. Konser Dangdut/ karaoke/ campursari
  4. Pergi ke Mall/ Luar Kota/ Swalayan
  5. Pegang wajah sebelum cuci tangan pakai sabun.

 

 

SELALU WASPADA

  1. Makan di luar Rumah
  2. Ke Pasar / Swalayan
  3. Pesan Makanan/ Obat
  4. Olah raga di ruangan
  5. Ke tempat Ibadah
  6. Naik Transportasi umum
  7. Rapat / Pertemuan 
  8. Jalan kaki /bersepeda di jalan  umum

DEMI UNTUK AMAN/ TERHINDAR DARI COVID-19

  1. Tidak jabatan Tangan
  2. Selalu Cuci tangan pakai sabun
  3. Pakai Hand Sanitizer
  4. Kurangi Bicara dan jika Bicara jaga jarak > 1 m
  5. Tidak Cipika- Cipiki
  6. Bisa Video Call,
  7. Nonton via Streming

 

 

 

  

 

   

Berikut ini dasar hukum buat mereka yang bandel tdk mau mengindahkan anjuran pemerintah dalam menghadapi Wabah Corona (Covid-19):

 

Dasar hukum: UU No. 4 Tahun  1984 tentang Wabah Penyakit.

 

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14 ayat 1:

Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

 

Ayat 2:

Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

 

UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan.

 

Pasal 59:

(1) Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

(2) Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.

(3) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. peliburan sekolah dan tempat kerja;

b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau

c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

(4) Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

 

Pasal 93:

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

 

Kemudian berdasarkan Pasal 152 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan: Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular.

 

Pasal 212 KUHP:

 

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Kaitannya dengan pasal 214 KUHP, jika hal tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih maka ancaman pidananya maksimal tujuh tahun penjara.

 

Pasal 216 ayat (1):

 

“Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

 

Pasal 218 KUHP :

 

“Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”

SEKCAM BANCAK

STATISTIK PENGUNJUNG

19092
TodayToday50
YesterdayYesterday83
This_WeekThis_Week517
This_MonthThis_Month379
All_DaysAll_Days19092