CAMAT BANCAK

Alamat Kami

KECAMATAN BANCAK

JL. Jendral Sudirman No. 7 Bancak 50772

Telp. 0298 - 6031159

DEKLARASI TIDAK MENOLAK PEMAKAMAN JENAZAH COVID-19

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

14 APRIL 2020 Rapat Koordinasi Tingkat Kecamatan Bancak

bahwa warga Kecamatan Bancak tidak Menolak Pemakaman Jenazah Covid-19

sesuai Pasal 212 KUHP dan UU No.4 Tahun 1984

     

 

    

  

MONITORING PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

     

    

    

DESA PLUMUTAN

   

 

   

      

DESA REJOSARI

    

   DESA WONOKERTO

    

    

PEMASANGAN MMT, BINDERS HIMBAUAN MASYARAKAT

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 HIMBAUAN SETIAP JALAN PROTOKOL DESA WONOKERTO

  

 

   

    Tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) Pasar Krasak Desa Boto Kec. Bancak

     

 

 

     Tempat Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) setiap Kantor Desa Kecamatan Bancak

    

KEGIATAN MUSYAWARAH DESA PERUBAHAN

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

  

  30-3-2020, Musyawarah Desa terbatas Revisi APBDES Penanggulangan Bencana Covid 19

DESA BOTO

  

Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat karya Tunai Perdesaan

 

1. Surat Edaran No 8/2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa

 

2. Desa tanggap Covid-19:

a. Bentuk Relawan Gugus Tugas Covid-19 Desa

b. Kenali gejalanya

c. Lakukan pencegahan

d. Tangani jika gejala ditemui

e. Ubah APBDes diisi kegiatan PKTD dan Covid-19

 

3. Pertanyaan dan jawaban pokok

Mengapa perlu mengubah APBDes?

Sebagai dasar pengeluaran Dana Desa  2020 untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Desa Tanggap Covid-19

 

Mengapa perlu Padat Karya Tunai Desa (PKTD) ?

Untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga desa lapisan bawah agar ekonomi desa terus bergerak

 

Mengapa perlu Desa Tanggap Covid-19?

Karena pandemi global yang belum diketahui obatnya ini telah merusak sendi-sendi kesehatan dan ekonomi warga

Mengapa perlu Relawan Desa Lawan Covid-19 ?

Untuk menyatukan pikiran, langkah, dan solidaritas agar Covid-19 ditanggapi efektif, sehingga tidak merusak desa

 

4. 7 Langkah Padat Karya Tunai Desa (PKTD):

1) Ubah APBDes sehingga pengeluaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

2) Pengelolaan kegiatan PKTD secara swakelola

3) Kegiatan PKTD mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa

4) Pekerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya

5) Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari

6) Menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter.

7) Pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker.

 

5. Relawan Desa Lawan COVID-19:

Ketua  : Kepala Desa

Wakil  : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Anggota :

a. Perangkat desa

b. Anggota BPD

c. Kepala dusun atau yang setara

d. Ketua RW

e. Ketua RT

f. Pendamping Lokal Desa

g. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

h. Pendamping Desa Sehat

i. Pendamping lainnya yang berdomisili di desa

j. Bidan Desa

k. Tokoh Agama

l. Tokoh Adat

m. Tokoh Masyarakat

n. Karang Taruna

o. PKK

p. Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD)

Mitra   :

a. Babinkamtibmas

b. Babinsa

c. Pendamping Desa

 

6. Ingat 10-5-1 Tugas Akbar Relawan Desa Lawan COVID-19

a. 10 Langkah Mencegah Covid-19

b. 5 Menangani Covid-19

c. 1 langkah koordinasi intensif dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

 

7. 10 Tugas Pencegahan Covid-19 Desa

Relawan Desa Lawan COVID-19

1) Edukasi gejala,  cara  penularan, dan pencegahan Covid-19.

2) Mendata  penduduk  rentan  sakit

3) Mengidentifikasi fasilitas desa untuk ruang isolasi.

4) Menyemprotkan disinfektan dan menyediakan cairan  pembersih  tangan  (hand sanitizer) di tempat umum

5) Menyediakan alat    kesehatan deteksi    dini, perlindungan, dan pencegahan penyebaran wabah

6) Menyediakan informasi nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain.

7) Mencatat tamu yang masuk ke desa

😎 Mencatat keluar masuknya warga desa ke daerah lain Mendata warga desa yang baru datang dari rantau

9) Memantau Orang  dalam  Pantauan  (ODP)  dan Pasien dalam Pantauan (PDP) COVID-19.

10) Memastikan  tidak  ada kerumuman banyak orang

 

8. 5 Tugas Penanganan Covid-19 Desa

Relawan Desa Lawan COVID-19

1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan dan puskesmas setempat.

2) Penyiapan ruang isolasi desa.

3) Warga yang baru datang mengisolasi diri.

4) Menyiapkan logistik warga yang masuk ruang isolasi.

5) Menghubungi petugas medis dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk penanganan warga yang diisolasi.

 

9. 6 Pokok Perubahan APBDes 2020

1) Prioritas Dana Desa 2020 untuk Padat Karya Tunai Desa dan Desa Tanggap Covid-19

2) Surat Edaran Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No 8/2020 sebagai dasar kebijakan perubahan APBDes 2020

3) Anggaran pengeluaran digeser untuk Padat Karya Tunai Desa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

4) Anggaran pengeluaran digeser untuk Desa Tanggap Covid-19 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan

Darurat dan Mendesak Desa

5) Desa yang masuk wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) Covid-19 langsung merubah APBDes untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di Desa.

6) Kriteria Keadaan Luar Biasa (KLB) diatur dalam Peraturan Bupati atau Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa.

 

10. Pertanyaan, informasi, laporan dari desa disampaikan ke

a. Call center 1500040

b. SMS center 087788990040 atau 081288990040

c. http://sipemandu.kemendesa.go.id

d. aplikasi android Ruang Desa

 Musyawarah Desa terbatas Revisi APBDES Penanggulangan Bencana Covid 19

DESA JLUMPANG

 

   

 Musyawarah Desa terbatas Revisi APBDES Penanggulangan Bencana Covid 19

DESA  PLUMUTAN

   

  Musyawarah Desa terbatas Revisi APBDES Penanggulangan Bencana Covid 19

DESA  REJOSARI

     

 Musyawarah Desa terbatas Revisi APBDES Penanggulangan Bencana Covid 19

DESA WONOKERTO

    

FORKOMPINCAM KECAMATAN BANCAK MELAKUKAN SOSIALISASI PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 Sosialisasi keliling Desa Dengan Rute 

  1. Desa Bancak (Krajan, Sawit, Banaran)
  2. Desa Rejosari (Congol, Dsn.Ngromo, Dsn.Melikan, Dsn.Galangan, Dsn.Banyuripan, Krajan, Ngaglik)
  3. Desa Lembu (Baban, Krajan)
  4. Desa Pucung ( Krajan)
  5. Desa Plumutan (Dsn.Kalisari, Dsn.Karangwuni)
  6. Desa Bantal ( Bantal Legok, Gunung, Gayam)
  7. Desa Jlumpang (Krajan, Kutukan)
  8. Desa Boto ( Dsn.Krasak)
  9. Desa Wonokerto ( Santren, Wonokerto)

 

 

MENGHIMBAU KEPADA MASYARAKAT AGAR MENCEGAH PENYEBARAN

VIRUS CORONA DESSEF 19
dengan cara

HINDARI DAHULU

  1. Pertemuan Kelompok/ bergerombolan/ Reuni
  2. Pertemuan Arisan./ Pesta / Jagongan
  3. Konser Dangdut/ karaoke/ campursari
  4. Pergi ke Mall/ Luar Kota/ Swalayan
  5. Pegang wajah sebelum cuci tangan pakai sabun.

 

 

SELALU WASPADA

  1. Makan di luar Rumah
  2. Ke Pasar / Swalayan
  3. Pesan Makanan/ Obat
  4. Olah raga di ruangan
  5. Ke tempat Ibadah
  6. Naik Transportasi umum
  7. Rapat / Pertemuan 
  8. Jalan kaki /bersepeda di jalan  umum

DEMI UNTUK AMAN/ TERHINDAR DARI COVID-19

  1. Tidak jabatan Tangan
  2. Selalu Cuci tangan pakai sabun
  3. Pakai Hand Sanitizer
  4. Kurangi Bicara dan jika Bicara jaga jarak > 1 m
  5. Tidak Cipika- Cipiki
  6. Bisa Video Call,
  7. Nonton via Streming

 

 

 

  

 

   

Berikut ini dasar hukum buat mereka yang bandel tdk mau mengindahkan anjuran pemerintah dalam menghadapi Wabah Corona (Covid-19):

 

Dasar hukum: UU No. 4 Tahun  1984 tentang Wabah Penyakit.

 

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14 ayat 1:

Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

 

Ayat 2:

Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

 

UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan.

 

Pasal 59:

(1) Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

(2) Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.

(3) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. peliburan sekolah dan tempat kerja;

b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau

c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

(4) Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

 

Pasal 93:

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

 

Kemudian berdasarkan Pasal 152 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan: Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular.

 

Pasal 212 KUHP:

 

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Kaitannya dengan pasal 214 KUHP, jika hal tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih maka ancaman pidananya maksimal tujuh tahun penjara.

 

Pasal 216 ayat (1):

 

“Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

 

Pasal 218 KUHP :

 

“Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”

SEKCAM BANCAK

STATISTIK PENGUNJUNG

19092
TodayToday50
YesterdayYesterday83
This_WeekThis_Week517
This_MonthThis_Month379
All_DaysAll_Days19092