CAMAT BANCAK

Alamat Kami

KECAMATAN BANCAK

JL. Jendral Sudirman No. 7 Bancak 50772

Telp. 0298 - 6031159

KEGIATAN MUSYAWARAH DESA PERUBAHAN

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

  

  30-3-2020, Musyawarah Desa terbatas Revisi APBDES Penanggulangan Bencana Covid 19

DESA BOTO

  

Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan Padat karya Tunai Perdesaan

 

1. Surat Edaran No 8/2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa

 

2. Desa tanggap Covid-19:

a. Bentuk Relawan Gugus Tugas Covid-19 Desa

b. Kenali gejalanya

c. Lakukan pencegahan

d. Tangani jika gejala ditemui

e. Ubah APBDes diisi kegiatan PKTD dan Covid-19

 

3. Pertanyaan dan jawaban pokok

Mengapa perlu mengubah APBDes?

Sebagai dasar pengeluaran Dana Desa  2020 untuk Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Desa Tanggap Covid-19

 

Mengapa perlu Padat Karya Tunai Desa (PKTD) ?

Untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga desa lapisan bawah agar ekonomi desa terus bergerak

 

Mengapa perlu Desa Tanggap Covid-19?

Karena pandemi global yang belum diketahui obatnya ini telah merusak sendi-sendi kesehatan dan ekonomi warga

Mengapa perlu Relawan Desa Lawan Covid-19 ?

Untuk menyatukan pikiran, langkah, dan solidaritas agar Covid-19 ditanggapi efektif, sehingga tidak merusak desa

 

4. 7 Langkah Padat Karya Tunai Desa (PKTD):

1) Ubah APBDes sehingga pengeluaran Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD)

2) Pengelolaan kegiatan PKTD secara swakelola

3) Kegiatan PKTD mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi dan sumber daya manusia desa

4) Pekerja diprioritaskan bagi anggota keluarga miskin, penganggur dan setengah penganggur, serta anggota masyarakat marjinal lainnya

5) Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari

6) Menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter.

7) Pekerja yang sedang batuk atau pilek wajib menggunakan masker.

 

5. Relawan Desa Lawan COVID-19:

Ketua  : Kepala Desa

Wakil  : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Anggota :

a. Perangkat desa

b. Anggota BPD

c. Kepala dusun atau yang setara

d. Ketua RW

e. Ketua RT

f. Pendamping Lokal Desa

g. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)

h. Pendamping Desa Sehat

i. Pendamping lainnya yang berdomisili di desa

j. Bidan Desa

k. Tokoh Agama

l. Tokoh Adat

m. Tokoh Masyarakat

n. Karang Taruna

o. PKK

p. Kader Penggerak Masyarakat Desa (KPMD)

Mitra   :

a. Babinkamtibmas

b. Babinsa

c. Pendamping Desa

 

6. Ingat 10-5-1 Tugas Akbar Relawan Desa Lawan COVID-19

a. 10 Langkah Mencegah Covid-19

b. 5 Menangani Covid-19

c. 1 langkah koordinasi intensif dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

 

7. 10 Tugas Pencegahan Covid-19 Desa

Relawan Desa Lawan COVID-19

1) Edukasi gejala,  cara  penularan, dan pencegahan Covid-19.

2) Mendata  penduduk  rentan  sakit

3) Mengidentifikasi fasilitas desa untuk ruang isolasi.

4) Menyemprotkan disinfektan dan menyediakan cairan  pembersih  tangan  (hand sanitizer) di tempat umum

5) Menyediakan alat    kesehatan deteksi    dini, perlindungan, dan pencegahan penyebaran wabah

6) Menyediakan informasi nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan, dan lain-lain.

7) Mencatat tamu yang masuk ke desa

😎 Mencatat keluar masuknya warga desa ke daerah lain Mendata warga desa yang baru datang dari rantau

9) Memantau Orang  dalam  Pantauan  (ODP)  dan Pasien dalam Pantauan (PDP) COVID-19.

10) Memastikan  tidak  ada kerumuman banyak orang

 

8. 5 Tugas Penanganan Covid-19 Desa

Relawan Desa Lawan COVID-19

1) Bekerja sama dengan rumah sakit rujukan dan puskesmas setempat.

2) Penyiapan ruang isolasi desa.

3) Warga yang baru datang mengisolasi diri.

4) Menyiapkan logistik warga yang masuk ruang isolasi.

5) Menghubungi petugas medis dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk penanganan warga yang diisolasi.

 

9. 6 Pokok Perubahan APBDes 2020

1) Prioritas Dana Desa 2020 untuk Padat Karya Tunai Desa dan Desa Tanggap Covid-19

2) Surat Edaran Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No 8/2020 sebagai dasar kebijakan perubahan APBDes 2020

3) Anggaran pengeluaran digeser untuk Padat Karya Tunai Desa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

4) Anggaran pengeluaran digeser untuk Desa Tanggap Covid-19 pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan

Darurat dan Mendesak Desa

5) Desa yang masuk wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) Covid-19 langsung merubah APBDes untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di Desa.

6) Kriteria Keadaan Luar Biasa (KLB) diatur dalam Peraturan Bupati atau Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa.

 

10. Pertanyaan, informasi, laporan dari desa disampaikan ke

a. Call center 1500040

b. SMS center 087788990040 atau 081288990040

c. http://sipemandu.kemendesa.go.id

d. aplikasi android Ruang Desa

 Musyawarah Desa terbatas Revisi APBDES Penanggulangan Bencana Covid 19

DESA JLUMPANG

 

   

 Musyawarah Desa terbatas Revisi APBDES Penanggulangan Bencana Covid 19

DESA  PLUMUTAN

   

  Musyawarah Desa terbatas Revisi APBDES Penanggulangan Bencana Covid 19

DESA  REJOSARI

     

 Musyawarah Desa terbatas Revisi APBDES Penanggulangan Bencana Covid 19

DESA WONOKERTO

    

FORKOMPINCAM KECAMATAN BANCAK MELAKUKAN SOSIALISASI PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 Sosialisasi keliling Desa Dengan Rute 

  1. Desa Bancak (Krajan, Sawit, Banaran)
  2. Desa Rejosari (Congol, Dsn.Ngromo, Dsn.Melikan, Dsn.Galangan, Dsn.Banyuripan, Krajan, Ngaglik)
  3. Desa Lembu (Baban, Krajan)
  4. Desa Pucung ( Krajan)
  5. Desa Plumutan (Dsn.Kalisari, Dsn.Karangwuni)
  6. Desa Bantal ( Bantal Legok, Gunung, Gayam)
  7. Desa Jlumpang (Krajan, Kutukan)
  8. Desa Boto ( Dsn.Krasak)
  9. Desa Wonokerto ( Santren, Wonokerto)

 

 

MENGHIMBAU KEPADA MASYARAKAT AGAR MENCEGAH PENYEBARAN

VIRUS CORONA DESSEF 19
dengan cara

HINDARI DAHULU

  1. Pertemuan Kelompok/ bergerombolan/ Reuni
  2. Pertemuan Arisan./ Pesta / Jagongan
  3. Konser Dangdut/ karaoke/ campursari
  4. Pergi ke Mall/ Luar Kota/ Swalayan
  5. Pegang wajah sebelum cuci tangan pakai sabun.

 

 

SELALU WASPADA

  1. Makan di luar Rumah
  2. Ke Pasar / Swalayan
  3. Pesan Makanan/ Obat
  4. Olah raga di ruangan
  5. Ke tempat Ibadah
  6. Naik Transportasi umum
  7. Rapat / Pertemuan 
  8. Jalan kaki /bersepeda di jalan  umum

DEMI UNTUK AMAN/ TERHINDAR DARI COVID-19

  1. Tidak jabatan Tangan
  2. Selalu Cuci tangan pakai sabun
  3. Pakai Hand Sanitizer
  4. Kurangi Bicara dan jika Bicara jaga jarak > 1 m
  5. Tidak Cipika- Cipiki
  6. Bisa Video Call,
  7. Nonton via Streming

 

 

 

  

 

   

Berikut ini dasar hukum buat mereka yang bandel tdk mau mengindahkan anjuran pemerintah dalam menghadapi Wabah Corona (Covid-19):

 

Dasar hukum: UU No. 4 Tahun  1984 tentang Wabah Penyakit.

 

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14 ayat 1:

Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

 

Ayat 2:

Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

 

UU 6/2018 tentang Karantina Kesehatan.

 

Pasal 59:

(1) Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

(2) Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.

(3) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

a. peliburan sekolah dan tempat kerja;

b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau

c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

(4) Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

 

Pasal 93:

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

 

Kemudian berdasarkan Pasal 152 ayat (1) dan (2) UU Kesehatan: Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit, menurunkan jumlah yang sakit, cacat dan/atau meninggal dunia, serta untuk mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular.

 

Pasal 212 KUHP:

 

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Kaitannya dengan pasal 214 KUHP, jika hal tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih maka ancaman pidananya maksimal tujuh tahun penjara.

 

Pasal 216 ayat (1):

 

“Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

 

Pasal 218 KUHP :

 

“Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah”

PENYEMPROTAN DISINFEKTAN SECARA SERANTAK 9 DESA SE-KECAMATAN BANCAK

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

 

Cegah Penyebaran COVID-19, Forkopincam Bancak Lakukan Penyemprotan Disinfektan Mandiri secara serentak.

 

 Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopincam) Bancak, Kabupaten Semarang  secara mandiri melaksanakan penyemprotan disinfektan untuk pencegahan penularan virus Corona, Rabu (25/3/2020).

Penyemprotan disinfektan dilaksanakan secara serentak di 9 desa se Kecamatan Bancak.

Adapun penyemprotan mandiri ini dilakulan dengan menggunakan anggaran dana PADes / sumbangan / Donatur / Gotong royong dengan nilai anggaran kurang lebih 
Rp 500 ribu. Untuk bahan disinfektan dibuat dengan menggunakan cairan pemutih pakaian yang dicampur air dengan takaran tertentu.

Camat Bancak Febru Suryanto mengatakan, pihaknya telah berkonsultasi dengan Puskemas bagaimana mengupayakan disinfektan secara swadaya.

"Kami diberi bimbingan, bahwa pembuatan disinfektan dapat menggunakan cairan pemutih pakaian yang dicampur air dengan takaran tertentu. Sehingga ini sangat 
membantu pemerintah kecamatan berupaya mencegah penyebaran Virus Corona/ Covid-19 di wilayah Kecamatan Bancak," kata Febru. 

Turut mendampingi penyemprotan serentak itu, Danramil 04 Bringin / Kapten Inf Hermanus, Kapolsek Bringin AKP Joko Siswoyo serta sejumlah kepala desa di 9 wilayah se-Kecamatan Bancak.

Lebih jauh Febru menuturkan, sasaran penyemprotan disinfektan serentak di 9 Desa di Kecamatan Bancak ini diantaranya Gedung Balai Desa, Sekolahan, tempat peribadatan. Sekaligus dibalut sosialisasi pencegahan Covid-19.

Dalam penyemprotan mandiri ini, diambil dari  dana PADes / sumbangan / Donatur / Gotong royong dengan nilai anggaran kurang lebih 
Rp 500 ribu.

Diakui Febru, saat hanya menunggu bantuan BPBD Kabupaten Semarang akan sangat memakan waktu. Selain SDM BPBD Kabupaten Semarang minim sementara cakupan wilayah yang harus ditangani besar sehingga Kecamatan Bancak mengupayakan sendiri.

Sehingga, lanjut Febru , perlu dikresi inisiatif Camat. Sejauh ini, Pemerintah Kacamatan Bancak juga telah membentuk Satgas pencegahan Covid-19 di tingkat Kecamatan.

"Satgas pencegahan Covid-19 di tingkat Kecamatan melibatkan Forkopincam, Kepala Puskesmas, Kades serta melibatkan Banser,"

 Kegiatan penyemprotan fasilitas umum dan sosialisasi berjalan untuk peningkatan Kewaspadaan wabahCoronaCovid-19

DESA BOTO

   

  

 

Cegah Penyebaran Virus Corona, Pemerintah Desa Boto Lakukan Penyemprotan Disinfektan

Virus Corona mulai merebak di berbagai wilayah Indonesia. Termasuk juga di Jawa Tengah. Untuk itu semua masyarakat melakukan penyemprotan disinfektan.

Salah satunya di Desa Boto,  seluruh elemen masyarakat yang dipelopori pemerintah Desa Boto Kecamatan Bancak Kabupaten 
Semarang, melakukan penyemprotan disinfektan untuk mencegah virus Corona, Rabu (25/03/2020).

"Penyemprotan disinfektan dalam rangka untuk meminimalisir pencegahan penyebaran Covid-19,"kata Kepala Desa Bancak Sjaichul Hadi, S.Pt., kepada harian7.com, (25/03/2020) malam.

Adapun yang di semprot disinfektan secara serentak yakni ditempat - 
tempat Fasilitas Umum se - Desa Boto diantaranya, kantor desa, sarana olahraga desa, Masjid dan Mushola se-Desa Boto (7 Dusun), Madrasah Diniyah, SD N 1 Boto (1 dan 2), TK dan PAUD Wiyata Siwi Boto, BRI KCP Boto dan ATM, KSU BMT Arafah Kec. Bancak,  ATM Bank Jateng di Krasak Boto dan KUA Bancak.

"Penyemprotan tersebut sebagai bentuk bersama-sama kita cegah Covid 19, dengan ikhtiar, doa dan tawakal," tutur Sjaichul Hadi, yang juga sebagai Sekretaris Paguyuban Kepala Desa se-Kec. Bancak.

Berbagai kegiatan ditunda

Ditambahkan Sjaichul Hadi, selain dilakukan penyemprotan juga berbagai agenda di Desa Boto di 
tunda. Hal tersebut menindaklanjuti surat Camat Bancak, Bupati Semarang dan Gubernur Jawa Tengah tentang peningkatan kewaspadaan risiko penularan Covid 19 dan hasil musyawarah desa dan panitia dari masing-masing kegiatan tersebut serta koordinasi dengan Forkompincam Bancak.

Dijelaskan Sjaichul Hadi, adapun beberapa kegiatan yang ditunda adalah:

1. Pengajian sekaligus tasyakuran peresmian Mushola Khoirul Amal Dusun Boto Ds. Boto pada Sabtu, 21-3-2020 pukul 19.30 WIB.

2. Pengajian 
Akbar memperingati Isro' Mi'roj Nabi Muhammad SAW di Dusun Penggung Ds. Boto dengan Pembicara KH. Ahmad Muwafiq, pada : Jum'at, 27-3-2020 pukul 13.00 WIB.

3. Kegiatan Live in di Desa Boto oleh Mahasiswa UKSW Salatiga (65 orang) pada : 27-28 Maret 2020.

4. Kegiatan Live in di Desa Boto oleh Mahasiswa Fakultas Hukum UKSW Salatiga (50 orang) pada : 12-14 April 2020.

 

Sedangkan dari hasil Rapat terbatas Pencegahan Penyebaran Covid 19 Tingkat Kec. Bancak, oleh Camat Bancak dan Kepala Desa se-Kec Bancak / yang mewakili, diputuskan.

1. Nyawa masyarakat lebih utama yang harus dilindungi dan diayomi (Selamatkan Keluarga dan Masyarakat).

2. Tunda atau hindari Kegiatan/ Rapat / Pertemuan yang menghadirkan banyak orang. Untuk peribadatan  mengikuti Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020.

3. Segera dilakukan sterilisasi / disinfeksi mandiri dengan menggunakan spray gendong di Masjid, Kantor Desa / Balai Desa, Sekolahan dsb. dengan menggunakan Bayclin plus Air (
1 liter Bayclin : 9 liter Air) serentak pada Rabu, 25-3-2020 jam 09.00 WIB. Gunakan APD seperlunya bagi petugas.

4. Lakukan sosial distancing, termasuk seluruh kegiatan sekolah dan madrasah atau sejenisnya dilakukan di rumah masing2 selama 14 hari atau dapat diperpanjang sesuai kondisi sesuai surat edaran Bupati Semarang No. 440/000974/2020  tanggal 14-3-2020.

5. Setiap Kantor Desa dan Fasilitas Umum menyediakan tempat cuci tangan khusus dengan sabun dan handsanitizer.
6. Pelayanan Desa tetap berjalan dan memperhatikan keadaan.

7. Lakukan Pemantauan Terhadap Orang / Penduduk yang Pulang Kampung / Selepas Bepergian dari Zona Merah Covid 19 (Luar Negeri dan Kota tertentu seperti Jakarta, Bogor, Bali, Solo, Semarang dsb.). Kordinasi Kepala Desa dengan Bidan Desa atau petugas dari Puskesmas Bancak.

Kegiatan penyemprotan fasilitas umum dan sosialisasi berjalan untuk peningkatan Kewaspadaan wabahCoronaCovid-19

DESA WONOKERTO 

  

 

  PENYEMPROTAN TEMPAT2 IBAFAH, PAUD,TK,SD,DINIAH,TPQ,POS RONDA,KTR DESA, BALAIDESA  JLUMPANG OLEH PEMDES JLUMPANG

   

 

Kegiatan penyemprotan fasilitas umum dan sosialisasi berjalan untuk peningkatan Kewaspadaan wabahCoronaCovid-19

DESA REJOSARI

   

Kegiatan penyemprotan fasilitas umum dan sosialisasi berjalan untuk peningkatan Kewaspadaan wabahCoronaCovid-19

DESA BANCAK

   

  Kegiatan penyemprotan fasilitas umum dan sosialisasi berjalan untuk peningkatan Kewaspadaan wabahCoronaCovid-19

DESA PLUMUTAN

   

  

Kegiatan penyemprotan fasilitas umum dan sosialisasi berjalan untuk peningkatan Kewaspadaan wabahCoronaCovid-19

DESA  BANTAL

PETUGAS PMI MELAKUKAN PENYEMPROTAN RUANGAN KECAMATAN

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

 

Penyemprotan di laksanakan pada Hari Minggu, 22 Maret 2020

  Salah satu cara yang sudah mulai banyak dilakukan yaitu penyemprotan cairan desinfektan.

Tindakan ini mulai dilakukan di perumahan warga hingga area perkantoran

untuk mencegah penyebaran virus corona

   

  

Penyemprotan desinfektan saat ini sedang banyak dilakukan

dalam rangka mencegah penyebaran virus corona COVID-19 di Indonesia.

Bahkan, kini penyemprotan ini sudah dilakukan di perumahan warga hingga area perkantoran.

 

"Cairan desinfektan yang mengenai kulit tidak dapat masuk ke pori-pori kulit ataupun ke pembuluh darah," jelas dokter spesialis kulit dan kelamin dari DNI Skin Centre, dr I Gusti Nyoman Darma Putra, SpKK

SEKCAM BANCAK

STATISTIK PENGUNJUNG

12410
TodayToday15
YesterdayYesterday78
This_WeekThis_Week71
This_MonthThis_Month477
All_DaysAll_Days12410